Skip to main content

TaipanQQ | Meliput Berita di Korea Utara, Ini Biaya yang Harus Dikeluarkan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri pertemuan dengan anggota milter di Pyongyan

Pyongyang - Pemerintah Korea Utara jarang mengizinkan wartawan internasional untuk bisa masuk dan meliput kegiatan di negara komunis tersebut. Namun, dalam rangka perayaan hari lahir presiden dan pendiri Korea Utara, Kim Il Sung, pemerintah Korea Utara mengundang 121 jurnalis untuk melaporkan langsung perayaan yang terjadi di sana.

Kunjungan wartawan internasional ke Korea Utara ini menelan biaya yang tidak murah. Seperti dilaporkan Reuters, Jumat (12/5/2017), perjalanan liputan selama 7 hari tersebut memakan biaya US$ 2.500 atau Rp 33 juta per orang (kurs 1 US$ = Rp 13.321).
Jumlah biaya tersebut dibagi dalam beberapa keperluan. Untuk membuat visa, para jurnalis dikenakan biaya sebesar US$ 175 atau Rp 2,3 juta. Biaya tiket pesawat ke Korea Utara juga tergolong mahal. Satu tiket pesawat dibanderol US$ 522 atau Rp 6,9 juta untuk perjalanan dari Beijing ke Pyongyang.

Jurnalis tiba di Korea UtaraJurnalis tiba di Korea Utara

Salah satu yang termahal adalah biaya telepon dan internet di Korea Utara. Untuk data internet 400 MB, turis harus membayar US$ 350 atau Rp 4,6 juta. Data tersebut juga bisa digunakan untuk menonton TV channel internasional hanya untuk satu jam.
Jumlah biaya yang harus dikeluarkan dibebankan ke beberapa badan pemerintah maupun perusahaan swasta yang memberangkatkan jurnalis. Lebih lanjut, penuturan seorang jurnalis Reuters juga menyebutkan, semua transaksi keuangan yang ingin mereka lakukan harus dilakukan dengan uang tunai dan menggunakan mata uang internasional dolar Amerika Serikat.

Wartawan internasional tidak diizinkan untuk menggunakan mata uang lokal. Sanksi internasional berat yang sedang dihadapi Korea Utara diprediksi menjadi alasan mengapa aturan ini diberlakukan.

Dari kunjungan wartawan internasional ini, pemerintah Korea Utara diperkirakan mampu mendapat keuntungan sendiri. Meski belum ada jumlah pasti berapa uang yang bisa didapat, diperkirakan pemerintah Korut mampu mendapat tambahan devisa US$ 300 ribu atau Rp 3,9 miliar.

Sebanyak 121 jurnalis tersebut didatangkan untuk meliput perayaan ulang tahun Kim Il Sung yang sering disebut Hari Matahari. Perayaan ini menjadi libur nasional di Korea Utara. Pemerintah Korea Utara sering menggunakan peringatan tersebut untuk menampilkan kehebatan militer mereka.

Kami tantang para bos semua yang suka bermain kartu
dengan kemungkinan menang sangat besar.
Dengan minimal Deposit hanya Rp 20.000,-
Cukup Dengan 1 user ID sudah bisa bermain 7 Games.
AduQ
BandarQ
Capsa
Poker
Sakong
Kami juga akan memudahkan anda untuk pembuatan ID dengan registrasi secara gratis.
Untuk proses DEPO & WITHDRAW langsung ditangani oleh
customer service kami yang profesional dan ramah.
NO SYSTEM ROBOT!!! 100 % PLAYER Vs PLAYER

Comments

Popular posts from this blog

TaipanQQ | Situs Kartu Online Terpopuler Masa Kini

Taipanqq.net | Agen Poker Online, DominoQQ, BandarQ Terpercaya Hallo Guys .. Salam dari komunitas Bandar Domino dan Poker Terpercaya dan Terbesar  diAsia. Diselah waktu kosong kita setelah melakukan pekerjaan kantor atau rumah yang menumpuk dan melelahkan, pastinya rasa bosan dan jenuh akan menyelimuti kita pada waktu tersebut. Dan disaat seperti itu kita memerlukan sesuatu yang dapat menghibur diri kita dan juga sering terfikir dibenak kita untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang besar dengan cara tidak berkerja terlalu keras dan santai juga pastinya .

TaipanQQ | Model-Model Indonesia Ini Ditawari jadi Bintang Porno

Jakarta - Siapa yang tidak tahu film porno? Hampir kebanyakan orang mengetahui bahkan pernah menonton film dewasa tersebut. Di dunia, industri film porno boleh jadi tumbuh berkembang sendiri. Dan, selalu ada pasar untuk barang yang terhitung ilegal itu di Tanah Air.

TaipanQQ | Ini Isi Surat Miryam S Haryani ke Pansus Angket KPK

Miryam S Haryani tiba di KPK Jakarta - Pansus Hak Angket KPK membacakan surat dari Miryam S Haryani, tersangka pemberian keterangan tidak benar terkait kasus e-KTP. Surat tersebut dibawa dan diserahkan ke Ketua Pansus KPK Agun Gunanjar oleh Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Rabu 7 Juni 2017.